Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menganggap pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan soal kinerja industri tak memiliki dasar legitimasi.
Dia menyebut tugas Ketua MPR bukan dalam kapasitas melalukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Tugas pengawasan hanya dilakukan oleh DPR, sehingga klaim Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu salah alamat.
"Fungsi MPR itu terkait empat pilar yakni Pancasila,UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Jadi data yang disampaikan tidak tepat," ungkap Airlangga di Jakarta, Kamis (16/8/2018).
Pria yang menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar ini kemudian membeberkan sejumlah kinerja yang dicapai oleh sektor industri selama beberapa waktu belakangan.
Dalam pidato Pembukaan Sidang Tahunan MPR 2018, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Zulkifli mencermati persoalan-persoalan ekonomi yang menurutnya sedang dihadapi bangsa.
Zulkifli menyebut penurunan gini ratio 0,41 menjadi 0,39 disebabkan menurunnya pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah.
Dia juga menyatakan pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli masyarakat miskin dan hampir miskin tidak semakin tergerus.
Selain kesenjangan ekonomi, masalah lain yang disebut Zulkifli adalah masalah stabilitas dan defisit transaksi berjalan, serta pengelolaan utang.
