Bisnis.com, JAKARTA—Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan pertemuan antara lembaga yang dipimpinnya dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dipimpiun Megawati Soekarnoputri menyimpulkan perlunya haluan negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.
"Akhirnya ketemu satu titik terang, perlunya amandemen terbatas. Itu yang disepakati, mengenai perlunya kita punya haluan negara,” ujarnya di Gedung MPR hari ini Rabu (14/3/2018).
Menurut Ketua Umum PAN itu, kesimpulan tersebut akan dikonsultasikan ke Presiden.
Zulkifli menekankan kesimpulan hanya mengenai perlunya haluan negara, bukan mengembalikan UUD 1945 sesuai naskah aslinya.
"Jadi bukan kembali ke UUD 1945. Amaedemen terbatas, hanya haluan negara saja," katanya.
Dia mengatakan dalam pembangunan sekarang ini, setiap pemimpin cenderung memiliki visi dan misinya sendiri. Antara bupati, gubernur, presiden, termasuk menteri, memiliki visi dan misinya sendiri.
Lebih jauh Zulkifli juga mengatakan bahwa dalam pertemuan itu turut didiskusikan mengenai mahalnya sistem demokrasi. Menurutnya, dengan sistem demokrasi yang mahal seperti saat ini, Indonesia belum memiliki jalan keluar bagaimana agar seorang kandidat kepala daerah bisa mencari uang dengan sah untik biaya pemilu.
Turut hadir dalam pertemuan itu antara lain Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, Kepala BPIP Yudi Latif, Anggota Dewan Pengarah BPIP Try Sutrisno, mantan Ketua MK Mahfud MD dan lain-lain.
Meski Megawati hadir dalam pertemuan itu, namun setelah ditunggu awak media sekitar satu jam, Ketua Umum PDIP itu tidak bersedia memberikan keterangan pers.
