Banjir Menerjang, Bandung Siapkan Tol Air

Kabar24.com, BANDUNG—Pemerintah Kota Bandung akan menggunakan konsep tol air untuk mengurangi intensitas banjir yang kerap menyergap sejumlah titik.

Kepala Bidang Pelaksanaan Dinas Marga dan Pengairan Kota Bandung Lisa Suryalestari mengatakan konsep ini awalnya hanya diterapkan di kawasan langganan banjir Gedebage.

Namun dari kejadian banjir besar yang menyergap dua kawasan penting di Bandung yakni Pasteur dan Pagarsih, pihaknya akan segera menerapkan kebijakan yang sama.

“Tol air ini digunakan di daerah yang rawan banjir, dengan kegunaan untuk menyedot air yang berada di wilayah rawan banjir lalu di buangnya ke sungai, dengan catatan pembuangan air tersebut harus aman dan tidak mengakibatkan luapan air yang besar,” katanya di Bandung, Selasa (25/10).

Namun untuk mewujudkan penanganan model ini menurutnya perlu dibutuhkan normalisasi  untuk mencegah terjadinya banjir  di kawasan tersebut

“Selain normalisasi, upaya yang cukup baik untuk mencegah banjir yaitu peninggian tanggul dan pembuatan jembatan,” katanya.

Lisa mengakui bahwa kondisi daerah hulu sungai Kota Bandung sudah berkurang resapannya. Menurutnya kondisi banjir yang cukup parah di wilayah Pasteur, juga disebabkan adanya perubahan tata guna lahan.

“Aliran air mengalir begitu deras sehingga mengakibatkan luapan pada jalan khususnya di Pasteur,” ujarnya.

Terpisah, Pemerintah Kota Bandung diminta segera berkoordinasi untuk mengatasi persoalan drainase kota.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, antar pemerintah baik provinsi dan kabupaten/kota perlu duduk bersama untuk mengatasi hal tersebut. Menurutnya, persoalan ini disebabkan banyak faktor sehingga tidak bisa diatasi secara parsial.

“Banjir yang terjadi di Pasteur dan Pagarsih merupakan salah satu ekses dari rusaknya Kawasan Bandung Utara.

Daerah yang seharusnya menjadi resapan air ini tidak berfungsi dengan baik akibat massifnya pembangunan. Alih fungsi lahan terus dilakukan baik untuk pemukiman maupun kawasan komersial.

"Resapan air berkurang, pembangunan tak terkendali," katanya.

Selain rehabilitasi KBU dan saluran air, menurutnya setiap kabupaten/kota di Bandung Raya perlu memperbanyak sumur resapan.
Bangunan-bangunan yang ada baik rumah tinggal maupun tempat komersial harus memiliki sumur resapan agar air yang terbuang saat hujan tidak sebanyak saat ini.

Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Iwa Karniwa mengatakan, sejauh ini belum ada permintaan bantuan dari Pemkot Bandung untuk mengatasi drainase di ibu kota provinsi tersebut. "Umumnya (permintaan bantuan) untuk jalan," katanya di tempat yang sama.

Untuk mengatasi persoalan saluran air, Iwa meminta Pemkot Bandung agar melakukan pembahasan lebih rinci dengan membuat rencana induk drainase. Penyusunan masterplan ini, lanjut Iwa, akan sangat membantu dalam mengatasi persoalan tersebut.

"Dari situ kita lakukan langkah-langkah di spot-spot mana yang paling vital, yang kemungkinan terjadinya luapan banjir. Sehingga penataannya sistemik dan terstruktur, jadi tak sporadis," katanya seraya menyebut pembenahan saluran air seharusnya menjadi yang pertama dilakukan sebelum perbaikan jalan, trotoar, dan taman.

Iwa pun meminta Pemkot Bandung agar segera menyusunnya. Terlebih, kata Iwa, pada 1980-an Pemkot Bandung sudah pernah menyusun masterplan tersebut."Jadi me-review masterplan tahun (19)80-an yang sudah ada. Sesuaikan dengan kondisi kekinian," pungkasnya.