Desain Diplomasi
Sebelum berkunjung ke Natuna, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan sempat mengungkapkan, pemerintah akan berkonsultasi dengan ahli hukum laut internasional untuk mencari solusi terbaik di Laut China Selatan (LCS).
Pada praktiknya, Indonesia memang memerlukan desain diplomasi yang baik ketika mengambil posisi non claiment state dalam perseteruan yang tak kunjung berujung di LCS.
Pengamat internasional dari PAR Indonesia, Guspiabri Sumowigeno mengatakan maritim perlu penguatan diplomasi baru yaitu dengan membentuk desain diplomasi di LCS yang menekankan pada instrumen dan konsep baru.
"Secara instrumental kegiatan diplomasi maritim memerlukan penguatan. Mengangkat Utusan Khusus Presiden/Duta Besar Keliling Urusan Maritim adalah solusi," tuturnya.
Ia mengatakan pos baru ini vital untuk mewujudkan visi Presiden Jokowi menjadikan Indonesia poros maritim dunia.
Secara konsep, lanjutnya Indonesia perlu mengantisipasi bahwa suatu saat di masa depan, pulau-pulau di LCS akan menjadi milik yang sah dari negara lain. Karena besar kemungkinan China yang akan dominan di sana.
Untuk itu Indonesia perlu memiliki pendekatan langsung dan mengirimkan pesan bahwa Indonesia siap untuk ko-eksistensi damai dengan negara manapun di LCS, termasuk China seandainya klaim China pada akhirnya memperoleh pengakuan hukum dan komunitas internasional.
"Langkah ini akan meyakinkan China bahwa friksi lebih lanjut dengan Indonesia akan menjauhkan dirinya dari tujuan meraih dukungan internasional di LCS," ujarnya.
Hingga kemudian langkah untuk menegakkan kedaulatan di Natuna adalah upaya strategis demi tetap berkibarnya merah putih di tapal batas NKRI.
