Kabar24.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo menargetkan wilayah perbatasan dapat berubah 1.000% dari kondisi saat ini pada 2017.
Nantinya, dia mengatakan staf ahli dan para eselon I di Kementerian Dalam Negeri akan diberikan tugas secara merata untuk memantau percepatan pembangunan perbatasan.
Salah satu program Presiden Joko Widodo adalah memperbaiki wajah perbatasan. Selain itu, perbatasan harus juga harus diperkuat dengan pangkalan militer untuk menjaga kedaulatan NKRI.
“Kalau belum bisa beli kapal induk, pulau-pulau terluar seperti Natuna (Kepri) Morotai (Maluku Utara) atau Bitung (Sulawesi Utara) dan Saumlaki (Maluku) dijadikan kapal induk,” katanya, dilansir dari laman kemendagri.go.id, Kamis (19/5/2016).
Ke depannya, panglima armada tidak lagi berfokus di Jakarta atau Surabaya. Hal ini harus dipercepat karena dikhawatirkan terdapat gangguan di perbatasan.
BNPP nantinya akan menjadi koordinator yang menggerakan elemen-elemen tersebut untuk menjaga perbatasan.
“Perbatasan Indonesia ini masih rapuh, harus dijaga dengan baik. Perbatasan ini sumber masuknya narkoba dan kelompok radikalisme asing,” ujarnya.
