Kabar24.com, KUPANG - Iuran sebesar Rp1 miliar yang dimintakan kepada bakal calon ketua umum Partai Golkar mendapat penilaian negatif dari pengamat.
Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang mengatakan tradisi baru Partai Golkar yang mengharuskan kandidat calon ketua umum membayar iuran Rp1 milliar justru menodai semangat Munaslub.
"Semangat Munaslub Golkar untuk mengakhiri dualisme kepengurusan di tubuh Golkar, justru dinodai oleh model rekrutmen kepemimpinan dengan cara-cara yang tidak etis secara moral dengan menggunakan uang sebagai instrumen," kata Ahmad Atang, Rabu (11/5/2016).
Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan tradisi baru Partai Golkar yang mengharuskan kandidat calon ketua umum membayar iuran Rp1 miliar.
Padahal, saat ini negara sedang giat-giatnya memberantas praktik politik uang.
"Ini sebuah preseden buruk dalam membangun budaya demokrasi," kata Pembantu Rektor I Universitas Muhammadiyah Kupang itu.
Menurut Atang, apabila partai politik sebagai salah satu institusi demokrasi menghalalkan praktik politik uang, maka akan merusak tatanan budaya demokrasi yang bermartabat.
Karena itu, iuran yang dibebankan kepada calon ketua umum Golkar dengan dalih apapun, tidak dapat dibenar kan.
"Menjadi calon dengan membayar iuran maka tidak mustahil, jika terpilih dan dalam menyusun kepengurusan cara seperti ini dapat dipraktikan juga," katanya.
Dengan demikian, tambahnya, posisi kepengurusan Golkar sangat ditentukan oleh besarnya upeti yang akan diberikan dan praktik seperti itu akan menular ke DPD I maupun DPD II.
Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya memastikan akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), meski pemerintah telah menerbitkan pengesahan kepengurusan partai hasil Musyawarah Nasional (Munas ) Bali pada 2014.
Pemilihan Ketua Umum baru pun dipastikan akan menjadi agenda Munaslub yang akan digelar di Bali pada 15-17 Mei mendatang.
Panitia Munaslub Golkar mewajibkan calon ketua umum menyetor Rp1 milliar untuk biaya penyelenggaraan Munaslub.
