Kabar24.com, JAKARTA - Penghapusan uang saku untuk peserta munaslub Golkar bisa saja dimanfaatkan calon kandidat dengan memberikan langsung uang saku kepada peserta.
Mengantisipasi adanya calon kandidat yang memberi uang saku kepada peserta Munaslub, Ketua Partai Golkar Aburizal Bakrie mengingatkan soal sanksi yang bakal diterima.
Dia menegaskan apabila peniadaan uang saku dimanfaatkan oknum kandidat calon ketua umum untuk memberikan uang saku langsung ke peserta munaslub, maka yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi dari Komite Etik Munaslub.
Sebelumnya, politisi yang dikenal dengan sapaan Ical dan ARB itu menyatakan tidak akan ada uang saku bagi peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Bali 23 hingga 26 Mei 2016.
"Uang saku untuk daerah ditiadakan. Namun uang transportasi akan disesuaikan, yang berasal dari daerah jauh akan dilebihkan, sedangkan yang daerahnya dekat lebih kecil," ujar Aburizal usai mengikuti Rapat Pleno DPP Golkar di Jakarta, Kamis (28/4/2016).
Aburizal mengatakan jumlah biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Munaslub Golkar, seperti dilaporkan Panitia Pengarah Munaslub adalah Rp66,9 miliar.
Dana tersebut, kata dia, sudah mencakup biaya transportasi peserta munaslub dan lain sebagainya.
Ketua Panitia Pengarah Munaslub Nurdin Halid mengatakan total dana penyelenggaraan Munaslub sebagian di antaranya akan dibebankan kepada kandidat calon ketua umum, yang diputuskan sebesar Rp1 miliar, dan sisanya akan dikumpulkan dari sumbangan kader serta pengurus.
Nurdin menjelaskan pembayaran iuran Rp1 miliar dari calon ketua umum akan diatur dengan jadwal khusus.
