Kabar24.com, JAKARTA - Guna mencegah korupsi, alokasi dana parpol diminta ditingkatkan dari nilai yang berlaku saat ini.
Bakal calon Ketua Umum Golkar Indra Bambang Utoyo menyatakan kenaikan dana partai politik yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara perlu dilakukan untuk mencegah korupsi.
"Sudah ada usulan sejak lama bahwa anggaran untuk dana Parpol dinaikkan di APBN, dengan harapan tidak ada lagi pemburu rente di Parlemen kita. Mungkin ini salah satu cara untuk mengurangi penyelewengan ini," kata Bambang saat dihubungi di Jakarta, Senin (29/2/2016).
Politikus senior Golkar itu mengatakan sudah banyak contoh kasus pencurian dana dari APBN yang dilakukan oknum anggota DPR RI bekerja sama dengan oknum pejabat pemerintah.
Meskipun tahun lalu Mahkamah Konstitusi telah memutuskan mencabut wewenang DPR untuk membicarakan satuan tiga dari RAPBN, yang selama ini dianggap sebagai tempat 'rawan' terjadinya penyelewengan, namun kenyataannya operasi tangkap tangan oleh komisi antirasuah tetap terjadi.
Oleh karena itu, kata Bambang, kenaikan dana partai politik diperlukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan tersebut. Selain itu, ketua umum partai politik juga harus dapat menghindarkan anggotanya dari praktik korupsi.
"Pimpinan pusat parpol juga harus ikut serta menghindarkan cara-cara itu, karena ditengarai parpol juga mencari dana melalui anggota DPR-nya. Selain itu peran KPK menjadi penting juga, karena kasus-kasus ini terbuka dari kerja KPK," ujar Bambang.
Indra Bambang Utoyo telah menyatakan diri maju sebagai calon Ketua Umum Golkar dalam Munas 2016.
Putra Jenderal Bambang Utoyo itu mengklaim dirinya sebagai calon ketua umum yang bermodal paling kecil.
Selain Indra, nama-nama lain yang menyatakan siap maju sebagai calon ketua umum partai beringin antara lain Ade Komaruddin, Airlangga Hartarto, Aziz Syamsuddin, Idrus Marham, Mahyudin, Priyo Budi Santoso, Setya Novanto, Syahrul Yasin Limpo, dan Zaki Iskandar.
