Kabar24.com, JAKARTA - Bambang Soesatyo mengingatkan sesama kader Partai Golkar untuk tidak membiasakan praktik iontimidasi dan rekayasa yang bisa memicu kembali perpecahan.
Hal itu disampaikan pendukung Bambang Soesatyo terkait pertemuan kader Golkar di rumah Nurdin Halid.
Bambang Soesatyo menganggap keputusan yang dihasilkan dalam pertemua di rumah Nurdin Halid adalah hal yang berlebihan.
Pada Rabu malam(17/2/2016) Nurdin Halid mengadakan pertemuan dengan para ketua DPD I di kediamannya.
Pertemuan tersebut lantas menghasilkan empat keputusan terkait dengan DPD I dan II.
Pertama, para bakal caketum dipersilakan melaksanakan silaturahmi serta penyampean visi misi nya kepada DPD II Golkar se-Indonesia namun harus dibawah kendali dan koordinasi DPD I Golkar di Provinsi.
Kedua, Kepada DPD I dan II Golkar se-Indonesia dalam menerima caketum siapapun harus didasarkan kepada sikap kebersaman bukan atas dasar transaksional.
Ketiga, DPD I dan II Golkar dalam menerima sosialisasi dari Caketum siapa pun tidak dibenarkan membuat ataupun memberikan surat dukungan kepada salah satu Caketum.
Keempat, DPD I Golkar diberikan kewenangan penuh untuk mengendalikan, mengkordinasikan dan mengatur DPD II Golkar daerahnya. Apabila ada DPD II Golkar yg melakukan komunikasi dengan caketum tanpa sepengatahun DPD I Golkar, maka DPD I Golkar diwajibkan melakukan tindakan organisasi sesuai AD & ART.
Menanggapi keempat pernyataan tersebut, Bamsoet--sapaan akrab Bambang Soesatyo-- menilai hal tersebut adalah mengada--ada dan tidak tertera dalam AD/ART.
"Itu tidak ada (aturam dalam AD ART)," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Kamis (18/2/2016).
Bamsoet juga mengatakan keputusan tersebut bisa memicu kembali konflik dalam partai Golkar.
"Saya dan semua anggota partai Golkar wajib mengingatkan, bahwa kita baru saja rekonsilasi dari perpecahan akibat hal-hal seperti di atas. Demokrasi intimidasi dan rekayasa di tubuh partai Golkar sudah saatnya dihentikan," ujar Bamsoet.
