Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ketua DPR Yakin Golkar Tak Minta Jatah Menteri

Ketua DPR Ade Komaruddin berharap Partai Golkar tidak meminta jatah menteri ke Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Ade Komarudin/Antara
Ade Komarudin/Antara

Kabar24.com, JAKARTA - Ketua DPR Ade Komaruddin berharap Partai Golkar tidak meminta jatah menteri ke Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dia menilai, kalau mau bergabung dengan pemerintah sebaiknya ikhlas tanpa meminta imbalan.

"Kalau mau bergabung dengan pemerintah, sebaiknya Partai Golkar ikhlas lakukan itu untuk kemaslahanatan rakyat Indonesia," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Dikatakan, ideologi Partai Golkar adalah karya dan kekaryaan, sehingga partai tersebut dilahirkan untuk selalu berkarya.

Menurut dia, pemerintahan Jokowi-JK saat ini fokus untuk kerja dan kerja, sehingga cocok dengan ideologi karya dan kekaryaan Partai Golkar.

"Golkar tidak bisa lepas dari ideologi tersebut (karya dan kekaryaan) sehingga kalau mau gabung ke pemerintah maka maksimal berkarya saja," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Munas Bali itu percaya partainya tidak akan meminta jatah menteri, karena ideologi partai dipegang kuat para kadernya.

Dia juga meyakini semangat pengabdian kader Golkar kepada negara sangat tinggi sehingga tidak akan meminta-minta jatah menteri atau jabatan strategis di pemerintahan.

"Sekali lagi Golkar tidak akan seperti itu (minta jatah), kita bicara soal pengabdian Golkar," katanya.

Ade menilai, jalan pengabdian yang bisa dilakukan Golkar tidak hanya melalui kerja-kerja kadernya sebagai seorang menteri.

Dikatakan, apapun jalan yang diambil, yang penting bisa memaksimalkan berkarya untuk rakyat Indonesia.

"Memangnya Indonesia sukses kalau hanya menjadi menteri saja? Semua bidang bisa menjadi pengabdian untuk Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Golkar yang dipimpin Ketua Umum hasil Musyawarah Nasional Bali, Aburizal Bakrie, resmi mendeklarasikan dukungannya kepada pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pernyataan dukungan itu disampaikan dalam acara penutupan Rapimnas Golkar pada Senin (25/1/2016).

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menerima deklarasi yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper