Seskab: Pemerintah Tak Campuri Munaslub Golkar

Kabar24.com, JAKARTA - Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penyelesaian konflik internal Golkar sesuai dengan mekanisme organisasi. Pemerintah tidak akan mengintervensi penyelesaian konflik yang sudah berlangsung setahun terakhir.

Golkar dalam Rapat Pimpinan Nasional 2016 di JCC akhir pekan lalu memutuskan akan menggelar Munaslub untuk mengakhiri konflik dua kubu yang disebut kepengurusan Aburizal Bakrie dengan Munas Bali dan kepengurusan Agung Laksono dengan Munas Ancol.

"Ya kapan pun rencana itu dilakukan, pemerintah memberikan harapan bahwa silakan diselesaikan sesuai mekanisme aturan main yang dimiliki Golkar. Sama sekali pemerintah tidak ingin campur tangan karena negara kita adalah negara demokrasi," ujar Seskab Pramono Anung di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (27/1/2016).

Dikatakan, pemerintah tidak ingin terus disalahkan akibat konflik internal partai politik. Selama ini konflik partai dibenturkan dengan Surat Keputusan Kemenkumham untuk mengakui salah satu kubu kepengurusan partai.

"Kita memberi perhatian pada hal tersebut, jangan sampai kemudian karena perbedaan di dalam internal, pemerintah yang disalahkan. Jadi selesaikan," katanya.

Dengan selesainya konflik partai, lanjut Pramono, kerjasama di parlemen akan mudah dilakukan. Apalagi sekarang sudah tidak ada lagi yang mananya Koalisi Indonesia Hebat tetapi yang ada adalah partai pendukung pemerintah.

"Kalau kemudian Golkar merupakan bagian dari itu ya kita akan dengan senang hati, pemerintah memberikan penghargaan dan mudah-mudahan ini memberikan kebaikan bagi demokrasi kita dan sekaligus bagi Golkar sendiri," jelas Pramono.