Kabar24.com, BANDUNG--Penguasaan lahan oleh WNA ilegal membuat resah Pemprov Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendesak pihak Kementerian Hukum dan HAM terutama imigrasi untuk melakukan penertiban WNA ilegal yang sudah menguasai sejumlah lahan di Jawa Barat.
Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengatakan saat ini jumlah warga asing ilegal di Jawa Barat terus meningkat.
"Kemarin ketemu Kominda saat meninjau Pilkada, salah satunya adalah keberadaan WNA yang masa tinggalnya sudah selesai, atau juga imigran gelap. Ada sekitar 500 orang, tahun lalu 300-an, sekarang sudah naik 200-an," kata Deddy, Senin (14/12/2015).
Ia menuntut para imigran gelap ini segera ditindak dan dideportasi dari Indonesia.
Sebab, ujar Deddy, mereka diyakini bukan imigran yang tidak memiliki uang.
Bahkan, mereka disinyalir sengaja menguasai lahan-lahan di Jawa Barat dengan modusnya menikahi warga setempat.
"Lihat saja Cisarua, sudah berubah, banyak restoran Timur Tengah. Jadi mereka ini ke sini bukan tanpa uang, mereka punya uang atau ditunggangi pihak-pihak tertentu," katanya.
Menurutnya, seluruh pihak harus mewaspadai jangan sampai lahan-lahan pribumi dikuasai asing.
Sebab menurut Deddy, ketika bercerai, istri dan keluarganya sama sekali tidak memiliki hak atas lahan tersebut.
"Jadi mereka kawin sama orang sini, nikah, kemudian ada perjanjian lahan yang mereka beli dan katanya ada di bawah hukum Singapura, jadi kalaupun cerai si istrinya tidak bisa menjual," katanya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, para warga negara asing ini tersebar di kawasan Cisarua, Subang dan Karawang.
Namun Deddy belum mendapat informasi berapa luas lahan yang sudah dikuasai WNA ilegal ini.
"Kita belum tahu penguasaan lahannya berapa, tapi yang jelas ini harus ditindak, penting untuk ditertibkan, kalau tidak makin banyak lagi ya makin susah lagi," kata Deddy.
Wagub berharap imigrasi bersama aparat terkait bisa segera melakukan operasi dan mendeportasi para WNA ilegal ini.
Pemprov, kata Deddy, siap membantu jika pada pelaksanaannya membutuhkan bantuan.
"Kita sifatnya membantu, karena ini urusannya imigrasi yang seharusnya melakukan operasi bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa ini sudah terjadi," ungkapnya.
Terpisah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandung, Zakaria mengatakan pihaknya melakukan pengetatan pengawasan terhadap semua orang asing yang masuk ke Jabar.
Pengawasan dilakukan saat mengajukan izin masuk hingga pengajuan izin tinggal. Begitu juga, di daerah yang banyak orang asingnya, pihaknya terus mengawasi.
Ia mengaku tidak bisa serta merta melakukan deportasi karena ada beberapa tahapan dan prosedur yang harus dilalui.
Biasanya, deportasi dilakukan setelah menindak lanjuti laporan dari masyarakat ada warga asing yang sudah habis masa izin tinggalnya atau tak memiliki izin.
Lalu, dilakukan pengawasan aktivitas sehari-sehari, dicek dan dibuat berita acara (BAP). "Tahapan ini, harus dilakukan dulu baru deportasi bisa dilakukan," katanya.
Terkait pemetaan daerah dengan WNA terbanyak, hingga saat ini pihaknya belum melakukan pemetaan derah yang banyak orang asing ilegalnya.
Namun, Imigaris terus memantau semua orang asing dengan datang ke daerah yang terdapat orang asingnya.
Misalnya, yayasan, perusahaan, dan perguruan tinggi.
"Kalau di Cisarua, orang asing ada tapi dalam status asing dari UNHCR," katanya.
