UNJUK RASA BURUH: Digelar 24-27 November, Janji Tidak Rusuh

Bisnis.com, JAKARTA -- Buruh berjanji tidak akan menciptakan kericuhan dalam aksi unjuk rasa nasional yang dilakukan selama empat hari, dari 24-27 November 2015.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga menyatakan tidak ada instruksi bagi para buruh untuk melakukan razia atau "sweeping" ke pabrik-pabrik.

"Tidak akan ada kekerasan, tidak ada menghina atau pun menghujat. Namun kalau ada sikap represif dari para aparat maupun preman, yang dibayar pengusaha, maka kejadian selanjutnya di luar kendali kami," ujar Iqbal usai konferensi pers di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Senin (23/11/2015).

Dia melanjutkan, buruh sudah memiliki tim internal untuk mengamankan personel yang melakukan demonstrasi. Walau begitu, dia tidak mempermasalahkan jika ada penindakan oleh pihak kepolisian terhadap pekerja jika memang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

"Kami ikut proses hukum. Tetapi kalau aparat bersikap represif, kami pun mengambil tindakan hukum," kata dia.

Ada pun aksi unjuk rasa nasional akan dilaksanakan pada 24-27 November 2015, dan direncanakan dimulai pada pukul 06.00 sampai 18.00 di seluruh Indonesia.

Said Iqbal menyatakan, massa buruh akan dipusatkan di kawasan-kawasan industri, selain juga di pelabuhan dan jalan-jalan tol. Tetapi, tetap ada kemungkinan massa akan bergerak ke Istana Kepresidenan dan kantor-kantor gubernur.

Di Jakarta, Pulo Gadung, Sunter, Cakung, Tanjung Priok, adalah beberapa tempat yang menjadi lokasi unjuk rasa.

Diperkirakan ada sekitar empat juta buruh akan terlibat dalam aksi nasional ini.

Salah satu isu utama yang diserukan para buruh adalah penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Selain itu, dalam unjuk rasa nasional ini, Said Iqbal berharap TNI tidak melibatkan personelnya, karena menurut dia TNI tidak seharusnya mengurus persoalan sipil.

"Kami tidak merencanakan kudeta," ujar dia.

Iqbal juga berharap pihak kepolisian bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak menjadi pelindung bagi pemilik modal. Polisi adalah milik rakyat, tutur dia.