Kabar24.com, STOCKHOLM - Gara-gara menaikkan pajak di tengah perekonomian yang sedang melambat pemerintahan di negara ini mendapat kecaman.
Pemerintah Swedia dinilai tidak berjalan seirama dengan upaya bank sentral mengubah inflasi. Pasalnya, untuk pertama kalinya dalam sembilan tahun, pemerintah Swedia memperkenalkan upaya penaikan pajak utama negara.
Seperti dilansir Bloomberg, RAPBN Swedia yang dipublikasikan Senin (21/9) menerakan pemasukan dari sektor pajak sebesar 40 miliar kronor atau setara dengan US$4,9 miliar serta pembelanjaan dalam jumlah yang sama.
Kenaikan pajak penghasilan, biaya sosial yang lebih tinggi bagi pekerja muda, dan keringanan pajak yang lebih rendah pada perbaikan rumah dan layanan rumah tangga, diyakini dapat membebani pasar tenaga kerja.
“Keseimbangan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di Swedia tidak sinkron. Kebijakan moneter tidak mendapatkan bantuan yang sepantasnya dari kebijakan fiskal,” ujar Anna Bredman ekonom dari Swedbank.
Perdana Menteri Stefan Loefven yang memimpin sebuah koalisi minoritas di parlemen mengatakan defisit anggaran ditinggalkan oleh rezim pemerintahaan sebelumnya memaksa dia untuk menaikkan pajak karena berusaha untuk meningkatkan pengeluaran pada program pasar kerja dan pendidikan untuk menurunkan pengangguran, saat ini berada di angka 7%.
Dalam kampanye pemilihan umum tahun lalu, Loefven berjanji menjadikan Swedia sebagai negara dengan jumlah pengangguran paling sedikit di antara negara-negara Uni Eropa lainnya.
Publikasi mengenai RAPBN itu hampir bersamaan dengan upaya Bank Sentral Swedia yang telah meluncurkan stimulus untuk mencegah disinflasi.
Bank sentral telah memangkas suku bunga utamanya ke rekor terendah yakni 0,35% dan juga membeli obligasi pemerintah untuk menggairahkan harga yang berada di bawah target selama hampir lima tahun.
Menurut Lennart Banjir, profesor emeritus di Gothenburg University School of Business, kenaikan pajak penghasilan bisa menjadi bumerang dan hanya memberikan sedikit manfaat dibandingkan maksud semula yang ingin dicapai oleh Pemerintah Swedia.
“Penaikan pajak ini memberikan sinyal yang kurang baik. Jika Anda ingin membiayai sektor publik, orang perlu bekerja lebih, bukan sebaliknya,” ujarnya.
Pemerintah bulan lalu merilis sebuah penilaian yang lebih optimis tentang pertumbuhan ekonomi negara itu. Dalam rilis itu, pemerintah meramalkan bahwa ekonomi Swedia akan tumbuh 2,8% tahun ini dan tahun depan dengan pengangguran mencapai 7,1% pada 2016.
Swedia juga diprediksi tetap mengalami defisit anggaran sampai 2019.
Rencana penaikan pajak ini juga ditentang para pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi bisnis di Swedia.
Ekonom dari Confederation of Swedish Enterprise Johan Fall mengatakan Swedia sudah menjadi salah satu negara dengan marjiin pajak tertinggi di dunia.
"Di antara negara-negara pesaing yang relevan, kami sudah berada di atas daftar, dan sekarang kita menambahkan jarak lebih jauh dengan menaikkan pajak lagi. Hal ini tidak akan menarik karena para pekerja harus bekerja ekstra keras atau melakukan investasi untuk mendapatkan pendidikan tambahan,” ujarnya.
