MABES POLRI: Peristiwa Tolikara Harus Dijadikan Pembelajaran

Bisnis.com, JAKARTA -  Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri Irjen Polisi Anton Charlian menyatakan, peristiwa Tolikara (Papua) harus bisa dijadikan pembelajaran untuk lebih meningkatkan kewaspadaan baik sebagai individu maupun sebagai bangsa.

Indonesia adalah bangsa yang besar dan bangsa yang telah tumbuh dengan penuh kedewasaan, kata Anton kepada pers di Jakarta, Selasa (21/7/2015).

"Sekaligus ini harus dijadikan sarana introspeksi, meningkatkan soliditas, meningkatkan rasa toleransi serta lebih mengokoh rasa persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa di negara kita tanpa ada lagi sekat," katanya.

Dia juga meminta kepada masyarakat untuk menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang telah mampu bersikap dewasa. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama yang mampu menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat.

"Dengan kejadian di Tolikara ini, justru seharusnya menunjukkan kepada dunia internasional bahwa rakyat Indonesia merupakan sebuah bangsa yang telah mampu bersikap dewasa dan beragama yang mampu menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat," katanya.

Dia menyatakan, bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang suka mengedepankan saling balas dendam.

Irjen Anton juga meminta masyarakat untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukanlah satu bangsa yang mudah diprovokasi, diadudomba dan dipecah belah.

"Suasana permusuhan, perselisihan, perseteruan dan pecah belah inilah yang diinginkan pihak asing dan kelompok-kelompok tertentu agar negara kita lemah," katanya.

Faktor Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan, banyak faktor yang bisa menyebabkan pembakaran masjid saat Idul Fitri lalu di Tolikara Papua. Namun faktor paling penting adalah keterbelakangan di sektor pembangunan ekonomi dan insfrastruktur di Papua dan Papua Barat yang masih jauh tertinggal.

"Bisa saja ada asing yang bermain, tapi kalau sektor ekonomi masyarakat di sana tidak tertinggal seperti sekarang, maka apapun yang dilakukan asing akan lebih mudah ditangkal," katanya.

Karena itu, kata dia, jajaran Menko Ekuin dan Menkopolhukam perlu melihat dasar permasalahannya yang melatari kasus itu.

Pemerintah, menurut dia, perlu meninjau kembali, apa yang menyebabkan Papua dan Papua Barat meski memiliki sumber daya alam yang berlimpah, tapi masih terjadi keterlebelakangan di berbagai sektor terutama sektor ekonomi. Berbagai kontrak dengan pihak asing perlu dianalisis dan dicarikan solusi dengan tujuan untuk kemakmuran Bangsa Indonesia terutama masyarakat Papua.

"Apa yang salah dilakukan di masa lalu jangan lagi terus diulangi sehingga tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan jika selama ini kontraknya diperpanjang dan merugikan kenapa terus saja dilakukan," katanya.

"Apakah kondisi ini disengaja atau tidak, ini tanggungjawab pemerintah dan kita semua. Kalau memang itu disengaja maka kesengajaan itu harus diputus dan kalau menang hal itu tidak disengaja harus diakhiri. Daerah yang sering terjadi konflik itu biasanya karena ekonomi terbelakang, pembangunan berjalan lamban meski daerah tersebut kaya raya," katanya.

Dengan kondisi ini maka berbagai kontrak dengan asing kalau memang tidak menguntungkan maka sudah seharusnya tidak dilanjutkan. "Masih banyak kekayaan alam di Papua juga banyak kanadungan gas dan minyak. Harus dibuat kontrak yang bisa menguntungkan Indonesia dan yang tidak menguntungkan agar diputus kontraknya. Kalau ekonomi masyarakt sehat, masyarakat pun enggan untuk berkonflik," katanya.

Sekelompok massa Gereja Injil di Indonesia (GIDI) menyerang dan melempar batu ke umat Islam yang sedang melakukan sholat Idul Fitri di Tolikara, Jum'at (17/7).

Mereka juga membakar sejumlah kios, dan rumah milik kaum Muslim, sehingga api juga meludeskan mesjid yang semula akan digunakan untuk sholat Idul Fitri.

Keadaan tertangani setelah petugas pengamanan terutama anggota polisi berhasil menghentikan serangan tersebut. Beberapa anggota GIDI terluka dan satu tewas setelah aparat melepaskan senjata api ke arah penyerang.

Pihak GIDI menyatakan penyerangan itu terjadi karena kesalahpahaman dan miskomunikasi.