Kabar24.com, DENPASAR--Ketut Suwandi, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali menyatakan Kota Denpasar saat ini terancam krisis air bersih.
"Saya pernah menyampaikan hal ini kepada pemimpin Kota Denpasar dan Bali sejak dulu, namun tidak ada realisasinya. Sekarang sudah terjadi krisis air bersih, semuanya teriak," paparnya saat ditemui dalam diskusi yang bertajuk Air Denpasar, Darimana, dan Kemana, Rabu (22/4/2015).
Dia menambahkan, pengelolaan PDAM dirasa juga belum optimal.
Sekitar 7 tahun lalu, PDAM Kota Denpasar baru mengebor tujuh sumur air bawah tanah dan saat ini sudah ada 21 sumur air bawah tanah yang dikelola PDAM Kota Denpasar.
Saat ini pelayanan yang diberikan PDAM Denpasar belum dapat memberikan pelayanan yang memuaskan, sebab rumah tangga yang menjadi pelanggan saja belum sepenuhnya mendapatkan air bersih yang memadai sesuai yang dibutuhkan.
Dia menyampaikan, tidak ada cara lain untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Denpasar. Pemerintah serta instansi terkait harus memikirkan persediaan air bersih tersebut.
"Langkah yang harus dilakukan untuk ketersediaan air bersih adalah memanfaatkan air permukaan yang ada di sungai agar ditampung. Sungai yang besar debit airnya adalah sungai Tukad Unda di Kabupaten Klungkung dan itu mestinya ditampung agar tidak mengalir atau terbuang percuma ke laut," jelasnya.
Menurutnya, air tersebut bisa ditampung dan diolah untuk dikonsumsi. Namun air permukaan semakin sulit di Kota Denpasar karena terjadi alih fungsi lahan dari lahan sawah yang menjadi perumahan yang mempengaruhi ketersediaan air bersih tersebut.
Selain itu, faktor lain berkurangnya sumber air bawah tanah karena pesatnya pertumbuhan pemukiman, perusahaan pengguna air dan hotel.
"Kalau dulu keberadaan hotel juga sedikit. Tapi sekarang pertumbuhan hotel di Bali semakin banyak, sehingga mereka perlu air banyak. Solusi yang saya harapkan bagaimana mengelola air permukaan agar ditampung menjadi air bersih," jelasnya.
