Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan kader-kader muda di partainya yang melontarkan wacana percepatan munas Partai Golkar merupakan orang-orang yang tidak memiliki hak suara di partai.
"Yang ngomong itu semua tidak punya hak suara. Tidak ada juga suara daerah yang menginginkan munas dipercepat," kata ARB di sela-sela deklarasi koalisi permanen partai pendukung Prabowo-Hatta di Tugu Proklamasi, Jakarta, Senin (14/7/2014).
Ia mengatakan percepatan munas hanya bisa dilakukan jika terdapat restu dari duapertiga DPD II Golkar, atau ada rapimnas.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan percepatan munas tidak akan terjadi, karena segala pergerakan Partai Golkar harus mengikuti keputusan rapimnas yang telah diambil beberapa waktu lalu.
"Golkar itu kuat karena ada sistem. Dan di dalam sistem itu ada aturan, ada AD/ART, ada keputusan rapimnas yang harus diikuti," kata Idrus Marham di Jakarta.
Ditanya apakah Golkar akan beralih ke kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) apabila Prabowo-Hatta kalah dalam Pilpres, Idrus Marham menjawab diplomatis.
"Kita yakin menang, mengapa harus ada pikiran begitu," kata Idrus Marham.
Sebelumnya beredar wacana percepatan munas untuk melengserkan Ical dari kursi Ketua Umum Partai Golkar.
Wacana ini diserukan sejumlah kader muda Golkar, salah satunya yang tergabung dalam Poros Muda Indonesia.
Perwakilan Poros Muda Indonesia Indra J. Piliang menilai Ketua Umum Golkar selanjutnya harus merupakan sosok yang mau bekerja keras dan tidak mengambil kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri.
Oleh karena itu, Indra mengatakan bahwa kader muda Golkar siap mengambil alih kepemimpinan Golkar 2014-2019.
