Bisnis.com, SURABAYA--Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membantah adanya wacana pemindahan lokaliasi Dolly ke Pulau Bali. Menurutnya Pemerintah Kota Surabaya tetap perlu melakukan pengendalian terhadap para pekerja seks komersial setelah nanti penutupan lokalisasi terbesar itu dilakukan.
"Ngawur ae, kabeh ngamuk [daerah lain marah jika ada pemindahan lokalisasi]," kata Risma usai menerima kunjungan dari Pemerintah Kabupaten Buleleng Bali, di Balai Kota Surabaya, Selasa (18/3/2014).
Risma mengatakan setiap daerah perlu mengendalikan lingkungan sosial warganya, baik PSK maupun ketertiban dan keamanan kotanya. Pengendalian itu salah satunya dilakukan dengan pendataan warga dan razia untuk mendeteksi dini masalah sosial yang terjadi.
"Kan tidak bisa seperti itu [asal memindahkan]. Semua kepala daerah harus mengendalikan semuanya. Semua pihak digerakan mulai camat, lurah, Dispenduk yang melakukan razia KTP sampai Dinas Kesehatan mencari anak-anak kurang gizi," ujarnya.
Dia menambahkan meski pemerintah kota telah menutup 4 lokalisasi di Surabaya selama 2013, pihaknya tidak mengetahui persis keberadaan PSK yang tidak terdata atau yang tidak terlibat dalam alif fungsi lokalisasi tersebut.
"Mereka pindah kemana kan kita nggak tau. Untuk itu perlu ada kontrol yang kuat. Kami di Surabaya juga ada pegendalian, bukan kawasan lokasliasi saja yang harus saya kendalikan," katanya.
Meski sejumlah kalangan menilai penutupan Dolly menjadi hal yang positif, tetapi banyak pula kekhawatiran yang dirasakan daerah lain yang bertetangga dengan Surabaya ataupun di luar Jawa Timur. Pemerintah daerah lain pun khawatir jika para PSK yang sudah tidak lagi memiliki tempat untuk bekerja bakal bermigrasi dan menjadi PSK di daerahnya.
Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam sebuah wawancara di Metro TV pada Selasa 18/3 mengatakan bahwa pemerintah Bali sangat tidak menginginkan adanya kawasan prostitusi di Bali. Dalam sebuah sosial media, seorang warga Bali bernama Ayu Eka Wijaya juga menuliskan status berbunyi 'Mari Tolak Dolly Masuk Bali'.
Pemkot Surabaya telah menutup 4 lokaliasi sepanjang 2013, di antaranya di Klakah Rejo, Morokrembangan, Dupak Bangunsari dan Sememi. Selain memberi modal dan pekerjaan bagi para PSK di tempat tersebut, pemerintah juga telah membangun sarana dan prasarana sesuai aspirasi warga sekitar.
