“Komitmen investasi belum tentu jadi realisasi investasi dalam waktu singkat dan ini tugas tim ekonomi Prabowo paska kunjungan luar negeri,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (23/11/2024).
Misalnya, dia menjelaskan di bidang kerja sama transisi energi, pemerintah perlu untuk segera menyiapkan mekanisme kerja sama hingga teknis detailnya, baik melalui INA SWF atau Danantara atau via perusahaan terkait langsung maupun mitra pelaku usaha lokal.
Setelah itu perangkat regulasi, kata Bhima juga harus menjamin kepastian hukum bisa disiapkan mulai dari perizinan hingga insentifnya. Mengingat, masalah ketersediaan lahan juga isu krusial yang selama ini hambat realisasi investasi.
Oleh karena itu, Bhima menekankan spesifik komitmen investasi hasil perjalanan prabowo perlu tim khusus semacam task force lintas kementerian lembaga untuk melakukan tindak lanjut.
“Dicek dulu mau masuk ke kawasan ekonomi khusus yang sudah ada atau buat kawasan baru. Biasanya tim due dilligence atau uji kelayakan dari calon investor akan datang meninjau kesiapan di indonesia. Ketika mereka temukan masalah teknis maupun regulasi maka prosesnya bisa molor ya,” pungkas Bhima.
Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia Trubus Rahardiansah pun menitipkan agar Presiden Ke-8 RI itu tidak hanya memperkuat kerja sama internasional, tetapi dalam dua pekan lawatan Prabowo, maka Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus mengerjakan porsinya untuk memperkuat kesiapan internal pemerintahan.
Baca Juga
"Dia [Gibran] harus segera mendorong kepada kementerian/lembaga agar dapat mempersiapkan koordinasi secara transparan dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan agar segera siap jalan," ujarnya kepada Bisnis.
Menurutnya, tak hanya akses dan informasi mengenai potensi kerja sama di kemudian hari, tetapi Amerika Serikat dan China, kata Trubus, mengincar mulusnya investasi untuk melebarkan sayap perusahaan atau mendapatkan komoditas tertentu di tengah situasi global yang kian bergejolak.
Bahkan, Trubus melanjutkan agar dukungan dari negara luar juga terus berlanjut, maka pemerintah perlu berhati-hati dalam merilis kebijakan. Misalnya, penerapan PPN 12% pada 2025 saja dinilainya bisa merusak kesiapan program Makan Bergizi Gratis pada tahun mendatang karena peluang inflasi terhadap komoditas bakal makin terasa.
"Harus menunjukkan stabilistas ekonomi, politik, dan sosial. Ini harus diantisipasi karena mereka melihat kelangsungan program, kalau mereka senang tidak hanya sekali saja dibantunya karena jika jelek dan dibantu cuma setahun enggak berefek. Baru ada dampak kalau bantuan 5—10 tahun. Kalau program ini gagal justru merusak citra kita di depan banyak negara," tandas Trubus.
